Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025-2045.

Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor Bappeda itu, dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri, kamis (11/7/24).

Dari pantauan media ini, Infrastruktur, UMKM, kemiskinan ekstrim, pengangguran, pertumbuhan ekonomi menjadi agenda pembahasan pada RPJPD kali ini.

Dalam laporannya Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hazrian mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan atas dasa UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU tentang pemerintah daerah, Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara penyusunan RPJMD, RPJPD.

” Proses penyusunan RPJPD telah dimulai dengan pelaksanaan kickoff secara langsung maupun melalui media sosial, link, kami juga telah melaksanakan forum grup diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan, kemudian forum konsultasi publik, fasilitasi rancangan awal RPJPD ke pemerintah provinsi Jambi,” kata Hazrian

” Pelaksanaan musrenbang RPJPD diikuti para kepala OPD, para camat, dan pemangku kepentingan. Kami harapkan peserta RPJPD dalam dialog interaktif dapat membahas bersama rencana pembangunan sehingga menghasilkan sub kegiatan,” tambahnya.

Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri dalam arahannya optimis penyusunan rancangan tersebut bisa diwujudkan dengan sinergitas bersama dengan mengedepankan moto Sarolangun maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan itu sendiri kata dia, Kabupaten/Kota harus menyelaraskan perencanaan pembangunan ke RPJPD Nasional

“Provinsi dan kita Kabupaten harus sinkron dengan Nasional,” ujar Pj Bupati.

Sementara itu, sekretaris Bappeda Provinsi Jambi mengatakan bahwa perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD ini berupa tantangan global ke depan yang harus diantisipasi dan mengambil langkah-langkah dalam penyusunan RPJPD yang akan dilakukan.

” Permasalahan di provinsi Jambi diantaranya terkait tata kelola pemerintahan di provinsi Jambi belum optimal. Kebijakan pengembangan wilayah mendukung tema pembangunan sumatera, dimana ini juga gambaran dari RPJMN Nasional,” tutupnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Fahrul Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi, Plh Sekda Sarolangun Dedy Hendry, para camat dan tamu undangan lainnya.