SarolanguNNews.com

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun tengah melakukan pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai realita di lapangan.

Kepala Disdikbud Sarolangun Helmi mengatakan, saat ini data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang ada tidak sesuai dengan fakta yang ada.

“Hal dilakukan, agar data tersebut valid, terutama yang menyangkut sarana dan prasarana untuk diusulkan tahun 2024 mendatang, untuk seluruh kecamatan yang sekolah SD, SMP maupun paud,” kata Helmi Rabu (15/3)

Untuk membenahi sistem Dapodik, Lanjut Helmi, pihaknya akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sarolangun sebagai tim ahli untuk melakukan verifikasi dan penilaian terkait masalah nilai bangunan yang diusulkan sekolah.

“Kita harapkan dengan adanya penilaian sarpras melalui tim teknis ini akan memberikan data yang valid, sehingga tidak menimbulkan persoalan data dapodik itu,” ungkapnya.

Selain pembenahan sarana dan prasaran, kata Helmi, juga dilakukan pembenahan terhadap data dapodik lainnya baik menyangkut data siswa, data kelembagaan, data guru, maupun data kurikulum pendidikan.

” Dalam kegiatan itu didatangkan operatornya langsung dengan kepala sekolah dihadapkan dengan tim teknis dan mereka menjelaskan sarpras itu dan disamping itu juga pembenahan data dapodik yang lainnya,” tutupnya.

Dalam Rangka melaksanakan perencanaan pembangunan tahun 2024. Pj Bupati Sarolangun Henrizal meminta para kepala OPD khususnya yang membidangi insfratruktur, pendidikan dan kesehatan untuk melengkapi data serta dokumentasi terkait permasalahan di bidangnya masing-masing.

“Kesehatan sesuaikan, pendidikan sesuaikan, infrastruktur jalan dan jembatan disesuaikan, termasuk juga dinas perkim,” kata Henrizal Selasa (7/3).

Sebab kata dia, tampa data dan dokumentasi itu tidak akan bisa melaksanakan berbagai perencanaan ke depan.

“Kita ini ada 11 kecamatan yang tersebar di kabupaten Sarolangun ini. Mulai dari batang asai sampai Mandiangin,” ujarnya.

“Untuk itu, sengaja diundang pada hari ini sampai para kasubag program dalam rangka memahami proses perencanaan itu seperti apa yang idealnya,” tambahnya.

Lebih lanjut Henrizal menegaskan bahwa jika porsi anggaran APBD ini tidak mesti harus dibagi rata, tapi dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

“Harus sesuai kebutuh. Tapi jangan terlalu mencolok. Misalnya di kecamatan sarolangun anggarannya 60 milyar lalu batang asai cuma 6 milyar, artinya ini kan jauh sekali bedanya. Dan itu bukan dari satu kegiatan, tapi dari berbagai kegiatan sehingga ditotal itu nanti tidak jauh perbedaannya,” tegas Henrizal.

Menurut Pj Bupati untuk membangun Kabupaten Sarolangun ini pada prinsipnya paling tidak harus mendekati keadilan.

“Tapi tetap skala prioritas. Dan itu juga tidak lepas dari rencana kerja dari pada OPD masing masing, sesuaikan dengan pontensi wilayah kecamatan masing-masing,”tandasnya.

Penjabat Bupati Sarolangun, Henrizal menekankan kepada kepala OPD dan jajaran untuk memikirkan skala kebutuhan yang berdampak pada jangka panjang.

Hal ini dikatakan Henrizal dalam acara forum gabungan perangkat kerja daerah untuk penyusunan RKPD tahun 2024 di aula kantor Bappeda Sarolangun. Selasa (7/3).

Kata dia, seperti halnya pembuatan data untuk dokumen penunjang dalam menjemput anggaran pemerintah pusat.

“Misalnya rawan bencana, kalau kita minta dukungan pusat, tanpa data rinci mereka tidak akan bisa bantu. Memang dalam bentuk buku tapi itu sangat bermakna dan berarti,” katanya.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah lanjutnya, fasilitas umum seperti Puskesmas dan sekolah, hasil lebih diperhatikan dengan bantuan anggaran.

“Minimal harus memiliki dana untuk pemeliharaan, masak sekolah tidak memiliki dana pemeliharaan, meski ada dana bos tapi itu tidak cukup,” ujarnya.

Disisi lain, pembangian anggaran di masing-masing Kecamatan perlu dilakukan untuk menggali setiap potensi yang ada di Kecamatan.

Penjabat Bupati Sarolangun, Henrizal menekankan tidak ada jual beli jabatan Kepala Sekolah. Hal ini dikatakan Henrizal kepada media usai kegiatan sosialisasi seleksi calon kepala sekolah di aula kantor Disdikbud Jumat, (3/3).

“Jangan ada informasi yang mengatakan kalau jadi pejabat di sarolangun ini pakai uang,” Kata Henrizal,

Orang nomor satu di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko ini menegaskan, untuk menjadi kepala sekolah tidak ada urusannya dengan uang.

“Jadi kepala sekolah nilainya sekian, saya tidak mau itu. Saya tegaskan tidak ada urusannya dengan uang, tidak ada urusan dengan lobi, kompetensi saya bilang,” tegasnya

“Artinya mereka punya kemampuan, mereka lahir jadi pimpinan itu berasal dari kemampuan mereka,” Henrizal menambahkan.

“Ayo dana desa berpikir tentang ekonomi kerakyatan, bagaimana dana desa itu bisa menjadi Income bagi desa,” Kata Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Fadlan Arafiqi, saat acara Musrenbang Kecamatan, di kantor Camat Bathin VIII Senin, (20/2).

Kata Rafiq, para kades yang hadir di musrenbang jangan hanya bicara insfratruktur saja. tapi juga bicarakan sektor-sektor lain.

“Dana desa itu Jangan bangunnya insfratruktur terus sehingga tidak tau lagi mana yang mau dibeton, jadi pola pikir ini harus kita robah,” ujarnya

Menurut politisi partai PKB ini, segala potensi desa yang ada di wilayah masing-masing harus bisa dikembangkan oleh kades untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

“Saya minta dinas PMD, dari pertanian, penyuluhan juga harus hadir disini, dampingi para kades ini. Kita lihat potensi desanya apa,” ungkap wakil ketua komisi III ini.

Lebih lanjut Rafiq menambahkan, wilayah Kecamatan Bathin VIII dari sisi lahan sangat berpotensi menjadi daerah produksi palawija.

“Minimal daun ubi, kangkung, kacang panjang itu tidak Bawa dari kota lagi. Kita harus mandiri, disini masih banyak lahan kosong. Cuma kita tidak pernah berpikir untuk mempaatkan lahan-lahan itu,” tandasnya.

Penjabat Bupati Sarolangun, Henrizal kembali mengingatkan para Kepala Desa agar mampu memaksimalkan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD)

“Pak kades saya mohon ada beberapa kegiatan dana yang ada di desa tolong dimaksimalkan,” kata Henrizal saat menghadiri acara Musrenbang di Kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG) Rabu, (15/2).

Menurut Pj Bupati, dana Desa juga bagian dari upaya percepatan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Terutama yang berkaitan dengan BPJS dan BLT. Dana BLT sampaikanlah ke masyarakat yang menerimanya, jangan coba coba digelapkan,” ungkapnya.

Selaku pemegang kuasa pengelolaan dana Desa. Henrizal berpesan agar Kepala Desa lebih berhati-hati mengunakan anggaran dana desa agar tidak terperangkap masalah hukum.

“Ini ada satu desa tersandung kasus, sebanyak 110 orang dana BLT tidak disalurkan selama 3 bulan, saya hitung jumlahnya 198juta, itu hak masyarakat,” jelasnya.

“Ikuti saja sesuai ketentuan dan aturan yang belaku, jangan nak gagah-gagahan lah jadi kades,” tambah Henrizal.

Anggota DPRD Sarolangun, Hermi mengungkapkan kekesalannya karna tidak hadirnya perwakilan Dinas PUPR Sarolangun saat Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Limun. Senin (13/2).

Hermi Kesal, saat musrenbang berlangsung tidak nampak perwakilan dari Dinas PU yang hadir.

“Ada kekecewaan terpendam bagi kami karena ketidakhadiran dinas PU,” kata Hermi dengan nada kesal.

Menurut Hermi, kehadiran dinas PUPR sangat penting, mengingat sebagian besar usulan Desa di alamatkan ke dinas tersebut.

“Kita sama-sama tau anggaran terbesar di setiap dinas itu adanya di dinas PU, kebutuhan insfratruktur adanya di sana. Namun sangat disayangkan dinas PU tidak hadir,” ungkapnya.

Dengan absennya Dinas PU kata Hermi, membuat Kepala Desa tidak bisa menyampaikan usulan pembangunan mereka secara langsung pada dinas terkait.

“Kalau kepala dinas tidak bisa hadir, kan ada bidangnya yang bisa mewakili, kita ingin mereka (PU.red) mendengar langsung keluhan dari kepala desa, bisa langsung dicatat. Tapi sayang PU tidak hadir,” tutupnya.

Pj Bupati Sarolangun, Henrizal mengingatkan para ASN untuk tidak ambil peran dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

“Saya meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas pemilu, profesional dan tidak memihak kepada para kontestan pemilu,” kata Henrizal Kamis (9/2).

Sebagai abdi negara lanjut Henrizal,  ASN bertugas untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

“Ikuti proses pelaksanaan pemilu, awasi dan ketika ada tahapan pelaksanaan pemilu yang tidak pas agar diawasi,” ujarnya.

Selain itu, Pj Bupati juga meminta Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk pengawasan pemilu, salah satunya mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pemilu.

“Bawaslu harus bekerja secara profesional dan transparan dengan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.