SarolanguNNews.com

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari memuji program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun.

Hal ini, dikata Tontawi Jauhari saat menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2023 di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Kamis (8/6).

“Saya selaku Ketua DPRD Sarolangun sangat mendukung, mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas program TNI ini, tentu saja berdampak pada percepatan pembangunan di Sarolangun,” katanya.

Menurut Iton sapaan akrab Tontawi Jauhari kegiatan TMMD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya akses-akses jalan di wilayah tersebut.

” ini efeknya lebih luas dan maksimal hasilnya. Mungkin ke depan, kita akan melihat akses-akses yang bisa kita buka melalui TMMD, insa Allah kita bekerja sama untuk pembangunan kabupaten sarolangun khususnya,” bebernya.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas terselenggaranya program ini,” tambah Tontawi Jauhari.

Rencana eksekusi PT Sukses Gemilang Palam (SGP) Kecamatan Kecamatan Bathin VIII oleh Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun pada Kamis (8/6) besok mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat.

Bersama ratusan karyawan, masyarkat setempat turun ke jalan menolak putusan rencana eksekusi pabrik yang bergerak di bidang pengolahan minyak Kepala Sawit tersebut.

Pantauan SarolanguNNews.com di lapangan pada Rabu (7/6) malam, massa aksi memblokade jalan akses menuju PT SGP sebagai bentuk protes atas putusan Pengadilan Negeri yang akan mengeksekusi PT SGP.

“Kami menolak upaya sekelompok orang yang ingin menutup PT SGP,” teriak Sandi salah satu warga setempat dalam aksinya.

Menurutnya penutupan Pabrik PT SGP akan membawa dampak cukup besar bagi ekonomi masyarakat setempat.

“Kami menilai keputusan tersebut dapat menyengsarakan dan merupakan sebuah ketidakadilan terhadap masyarakat setempat,” ujarnya “Bayangkan kalau pabrik ini nanti ditutup. Ada ratusan orang yang bakal kehilangan pekerjaan, angka pengangguran akan semakin tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Saipul warga Limbur Tembesi saat diwawancari media lokasi mengatakan, selain berkontribusi untuk pembanguan Desa. PT SGP juga telah memberikan sumbangsih dalam menekan angka pengangguran. Yaitu, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai karyawan maupun buruh harian.

“Saya tidak setuju kalau pabrik ini ditutup, bayangkan hampir 70 persen masyarkat kita berkerja mencari nafkah di pabrik ini,” kata Saipul.

Dengan demikian, Saipul berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana bagaimana penutupan tidak pernah terjadi dan harus mencari solusi bersama.

“Jadi kami harap ada solusi terbaiklah dari kasus ini, jangan sampai orang lain yang jadi korban,” tutupnya.

Pengadilan Negeri Sarolangun akan segara melakukan penyitaan kantor DPC Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Sarolangun. Penyitaan aset partai besutan Megawati Soekarno Putri  itu sebagai pelunasan hutang ganti rugi terhadap mantan kader partai PDI-P H. Muhammad Syaihu.

Sebagai pihak penggugat H Muhammad Syaihu mengatakan, berdasarkan amar putusan pengadilan, PDIP wajib membayarkan ganti immaterial sebesar Rp 3 miliar lebih terhitung pengeluaran putusan tahun 2018 lalu.

“Kita kasih waktu sampai tanggal 27. Artinya mereka masih berunding dulu,” kata Pria yang akrab disapa HMS itu usai bertemu perwakilan PDIP di kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, Selasa (6/6).

Lebih lanjut, Syaihu mengungkapkan pembayaran hutang ganti rugi yang harus dibayarkan PDIP kini telah bertumpuk hingga hampir lebih dari Rp 4 milyar.

“Waktunya tidak ada batas, ini lanjut terus cuma ada perundingan, kalau perundingan kami sesuai, baru ada surat permohonan pencabutan,” ungkapnya.

Meski tak dibeberkan hasil pertemuan dengan perwakilan dari Partai PDI-P. Syaihu mengharap dengan pertemuan ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kayaknya titik temu itu sulit, nampaknya tetap eksekusi. Pengadilan sita barang itu nanti dijual dan saya terima uang,” ujarnya

“Setelah sita, akan dilelang oleh pihak pengadilan. Saya hanya terima uangnya saja,” tandas Syaihu.

Dalam pertemuan tersebut tampak hadir Ketua DPC Partai PDI-P Hilallatil Badri. Namun sayang Hilal enggan berkomentar terkait persoalan tersebut.

DPRD Sarolangun menggelar rapat internal lintas komisi terkait persoalan penyerobotan lahan warga oleh PT AJC terhadap warga Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun daerah itu, Senin (5/6).

Rapat internal dipimpin langsung oleh ketua Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari Senin (5/6). Dalam rapat tersebut Selain dihadiri para anggota lintas komisi DPRD sarolangun, juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak kepolisian Polres Sarolangun, diantaranya Kabag Ops Kompol Ahmad Bastari, Kasat intel dan jajaran lainnya.

Dari rapat tersebut akhirnya diketahui DPRD Sarolangun sepakat membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk menyelesaikan persoalan antara PT AJC dan Warga tersebut.

Tontawi Jauhari dalam rapat tersebut sempat menyampaikan, bahwa warga telah mengancam mau menutup jalan umum, jika persoalan tersebut tidak menemui titik terang.

“Hal ini pasti merugikan masyarakat banyak, artinya persoalan tersebut tidak berdampak pada pihak perusahaan lagi. Tapi, akan berdampak terhadap masyarakat secara umum yang tidak tau persoalannya,” kata Tontawi Jauhari.

Kesepakatan soal dibentuknya pansus ini disampaikan Fadlan Kholik ketika dikonfirmasi setelah rapat tersebut. Selanjutnya kata Fadlan hal itu akan di bahas pada rapat paripurna DPRD Sarolangun, Selasa (6/6).

Tepat saja, di hari yang sama saat itu. Didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suaka Pelestari, Pelindung dan Penjaga Lingkungan Hidup (SP3LH) Kabupaten Sarolangun kembali melakukan aksi unjuk rasa, Senin (05/6/).

Kali ini Sukiman Cs melakukan aksi penghadangan terhadap angkutan batubara dari PT Anugerah Jambi Coalindo (AJC) yang hauling ke Jambi, tepatnya di jalan lintas Sarolangun-Jambi di jembatan dua kantor Camat Mandiangin.

Ketua LSM SP3LH Sukiman, mengatakan bahwa aksi penghadangan mobil angkutan batu bara PT Anugerah Jambi Coalindo untuk menuntut ganti rugi lahan Nurqolbi, Sugiono, dan Tasripah, yang diduga di serobot oleh pihak perusahaan PT AJC.

Menurutnya, dalam aksi tuntutan ganti rugi lahan ini sebelumnya LSM SP3LH telah beberapa kali mengelar pertemuan yang di fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, namun belum juga ada titik terang terhadap penyelesaian ganti rugi lahan tersebut.

PT Sukses Gemilang Pelem (SGP) kembali diapresiasi masyarakat setempat. Itu lantaran pabrik sawit yang berlokasi di Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, dinilai bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar dengan cara menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Pendi (49) warga Desa Dusun Dalam, Bathin VIII, selain kerap menyalurkan bantuan CSR terhadap tempat ibadah seperti musala, PT SGP juga sering membantu fasilitas sekolah-sekolah yang berada di sekitar pabrik sawit.

“Jadi CSR yang diberikan tidak selalu dalam bentuk uang. Ada juga dalam bentuk barang, seperti semen, batu, pasir, dan lain-lain,” akunya kepada media ini, Minggu (4/6).

Senada dengan Pendi, Aldi (52) warga Desa Teluk Kecimbung, Bathin VIII, juga mengungkap hal sama. Kata dia, selama ini PT SGP memang peduli dengan lingkungan sekitar.

“Bahkan tidak hanya menyalurkan CSR pak, PT SGP ini juga memperhatikan putra daerah. Banyak warga sekitar sini yang menjadi karyawan di pabrik sawit tersebut,” ungkapnya.

Melinda bocah sepuluh tahun warga Desa Sungai Baung korban tenggelam di Sungai Tembesi pada Kamis (1/6) beberapa hari lalu, berhasil ditemukan oleh timsar pada Sabtu pagi (3/6) ini.

Setelah memalui pencaharian 2×24 jam akhirnya korban ditemukan dalam kondisi mengapung di bawah Jembatan Desa Panti, Kecamatan Sarolangun tepatnya di selokan dekat viva PDAM desa Panti.

“Alhamdulillah berhasil ditemukan tim gabungan jam 06.30 tadi. Kini korban telah kami serahkan ke rumah duka,” ungkap salah satu timsar dari PMI Sarolangun, Deni Kurnia Rahman kepada media ini.

Dikatakan Deni, saat ditemukan, tubuh korban dalam kondisi utuh. “Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan tubuh korban. Tubuhnya masih utuh,” ujar Deni. (pks)

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun siap bersinergi dengan pemkab dalam program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya program 30 menit bisa membaca Al Quran.

Hal itu disampaikan Ny Rr Indah Dewi Pangesti Bachril usai dilantik menjadi Pj Ketua PKK Kabupaten Sarolangun di Aula kantor Bupati,  Rabu (31/5).

”Saya sudah dilantik dengan lancar sebagai TP PKK dan ketua dekranasda dan bunda paud, saya sebetulnya melanjutkan saya apa yang sudah dilaksanakan oleh PKK Sarolangun,” katanya.

Dikatakan Indah saat ini banyak sekali program-program yang penuntasannya perlu dilakukan secara kolaborasi dengan semua pihak. Mulai dari peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga, penanganan stunting, dan mewujudkan 10 program PKK di Kabupaten Sarolangun.

Khusus program 30 menit bisa membaca Al Quran. Kabupaten Sarolangun kata Indah Dewi Pangesti, mendapatkan sosialisasi perdana oleh Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Ny Hesnidar Haris untuk mendukung program Pemerintah dalam menuntas buta aksara Al Quran di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko ini.

”Kalau untuk PKK lebih fokus lagi mengenai yang dicanangkan oleh ibu gubernur Jambi dalam program 30 menit bisa membaca Al Quran,” ujarnya.

“Dan saya berharap ke depan pengurus PKK semuanya makin kompak benar-benar solid. Mari kita sama-sama bersinergi dalam melaksanakan program PKK di Sarolangun sehingga bisa tercapai cita-cita PKK di Sarolangun ini,” tutupnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun masih menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan siswa pada suatu sekolah di Kabupaten Sarolangun.

Kepala Disdikbud Sarolangun Arsyad mengatakan, untuk zonasi masih tetap dikedepankan karena mengingat penumpukan pada siswa.

Seperti yang diketahui sekolah tingkat SMP saat ini berpengaruh sekolah yang bernafaskan agama (boarding school).

Menurut dia, orang tua dari pada siswa ketika tamat dari SD lebih dominan melanjutkan anak ke boarding school, sehingga sekolah yang negeri terkadang ditinggalkan.

“Ada keluhan sekarang di Kabupaten Sarolangun, sehingga sekolah yang ada program pemerintah pusat sekolah atau penggerak dan ini sangat minim sekali peminatnya,” kata Arsyad, Senin (29/5).