Komisi satu Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun hari ini Senin (31/7) mengelar bersama rapat bersama OPD mitra kerja terkait guna membahas tenaga kontrak daerah (TKD).
Rapat ini pun di hadiri langsung oleh anggota komisi I DPRD H Muhammad Syaihu, H Pahrul Rozi, Zulkifli Sudin, peltu Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Linda Novita, kepala badan keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kasiyadi serta pihak dari dinas pendidikan dan badan perencanaan daerah (bapeda).
Pahrul Rozi menjelaskan agenda yang menjadi pembahasan rapat pada hari ini adalah tenaga kontrak daerah (TKD), menurut surat keterangan badan kepegawaian negara (BKN) tenaga kontrak daerah sudah harus ada solusi penganggaran pada November 2023.
Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB lanjut Pahrul, untuk tenaga kontrak daerah (TKD) yang terdaftar di badan kepegawaian negara (BKN) pada 2024 nanti akan tetap di anggarkan gajinya.
“Adapun tenaga kontrak yang terdaftar di BKN itu akan tetap di anggarkan gajinya untuk tahun 2024”, kata Pahrul.
Dia juga menyebut dari total seluruh tenaga kontrak daerah (TKD) yang berjumlah 4629 orang, berkurang menjadi 4529 di karenakan pada tahun 2022 yang lalu pemerintah kabupaten Sarolangun sudah menetapkan 100 orang yang berhasil lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Melanjutkan dari itu kata Pahrul untuk tahun 2023 ini pemerintah kabupaten Sarolangun mengusulkan formasi untuk pengangkatan PPPK sebanyak 1810 orang.
“Dari jumlah tersebut kemarin kita di usulkan untuk guru sebanyak 900 sekian, nakes 600 sisa nya untuk tenaga teknis administrasi lainnya”, tambahnya.
Pahrul Rozi pun saat di wawancarai media ini mengatakan bahwa dirinya pribadi sangat bersyukur karena sudah ada titik terang untuk tenaga kontrak daerah (TKD)
“jadi mereka tidak perlu gelisah karena pengajian nya di anggarkan kembali,” pungkasnya.