Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun belum menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi bencana banjir di sejumlah wilayah.
Meski telah mempersiapkan anggaran di tahun 2024, hantaman banjir yang merendam ribuan rumah warga hingga kini dibeberapa wilayah dikabarkan masih belum surut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, Kasyadi mengatakan untuk anggaran BTT di tahun 2024 pihaknya menyiapkan sebesar Rp 3 miliar.
“Terkait dengan dana BTT dikaitkan dengan bencana banjir yang terjadi di Sarolangun memang belum ada pencairan dana BTT,” katanya, Rabu (17/1).
Karena ada beberapa saran dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah agar BTT bisa dicairkan,” tambahnya.
Untuk mencairkan dana BTT, dijelaskan Kasyadi pertama harus ada keputusan kepala daerah tentang status tanggap darurat.
Setelah kepala daerah atau Bupati menetapkan status tanggap darurat, barulah setelah itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan rencana kebutuhan.
“Kira-kira apa saja tang perlu dibelanjakan oleh masing-masing OPD untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Kasyadi menegaskan, sampai saat ini pemerintah daerah belum menetapkan status tanggap darurat.
Mengingat kondisi hari ini, Pemerintah mengaku masih mampu memberikan bantuan kepada para korban tanpa harus menggunakan dana BTT.
“Beras, mie instan dan telur masih bisa dilaksanakan, tidak perlu mengeluarkan BTT,” ungkapnya.