Beranda SAROLANGUN NEWS Bappeda Gelar FKP Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Bappeda Gelar FKP Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

0
Bappeda Gelar FKP Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Sarolangun mengelar forum konsultasi publik (FKP) rancangan awal kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025, Jum’at (16/2) bertempat di aula kantor Bapedaa Sarolangun.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri, di dampingi Pj Sekda Dedi Hendri,serta Plt kepala Bappeda Maria Susanti.

Plt kepala Bappeda Maria Susanti dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini di laksanakan berdasarkan pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Selain itu, rancangan awal kerja pemerintah daerah di bahas oleh masing-masing Satuan kerja perangkat daerah dengan tujuan pembangunan yang sesuai pada aspirasi masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan lanjutan setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang di laksanakan sejak 22 Januari sampai dengan 07 Pebruari 2024,” kata Maria.

Maria menyebut, isu strategis yang akan menjadi pokus adalah peningkatan infrastruktur daerah, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintah serta peningkatan sumberdaya manusia yang selaras dengan kebijakan nasional.

“Tahun 2025 nanti tetap memfokuskan penanganan dan pengendalian dampak inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, pembangunan rumah tak layak huni, Stunting, fasilitas pelayanan publik dan pemberdayaan usaha mikro sentral pertanian, peternakan juga perkebunan,” papar Maria.

Dari usulan yang di terima Bapedaa Sarolangun pada Musrenbang Kecamatan, terdapat sebanyak 1,511 usulan yang terdiri dari beberapa pokok persoalan antara lain, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan rumah layak huni.

Sementara itu, Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri dlam arahannya mengatakan target pemerintah daerah pada 2025 mendatang ialah masih berfokus dengan kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Kendati demikian, peningkatan taraf di sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi skala prioritas demi meroketnya IPM Kabupaten Sarolangun menjadi 80 persen.

“Saya juga memetakan ada 10 isu strategis yang menjadi perhatian kita,” kata Bachril.

Dalam penyusunan ini lanjut Bachril, konsistensi antara perencanaan dan pertangungjawaban harus di paparkan dengan transparan.

“Satu rupiah pun APBD harus ada perencanaan nya dan harus bisa kita pertanggung jawabkan,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut ketua komisi I DPRD Sarolangun Fahrul Rozi, Danramil 420-04 Mayor INF Abdul Aziz, Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya,
Para kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here