Politik

PDIP Di Deadline Dua Minggu



Kamis, 10 Oktober 2019 | 09:23:18 WIB Penulis: Doni Martius

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di deadline selama dua minggu, yakni hingga Rabu (23/10) oleh Mantan Ketua DPRD Sarolangun, HM Syaihu terkait eksekusi hasil putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Sarolangun yang mengharuskan PDI Perjuangan membayar Rp 3Miliar dan Rp 500Ribu perhari sebagai uang paksa.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di PN Sarolangun, Rabu (9/10), anggota dewan terpilih tersebut meminta kepada PDI Perjuangan yang kala itu diwakili oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, H Hillalatil Badri untuk segera membayar uang tersebut. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka dirinya akan meminta pihak PN Sarolangun untuk melakukan penyitaan terhadap harta tergugat.

“Dalam pertemuan tersebut, saya memberikan waktu selama dua minggu untuk batas kami berunding dengan PDI Perjuangan. Kalau lewat dari batas tersebut tidak juga dilakukan pembayaran, maka kami akan lakukan eksekusi langsung. PDI Perjuangan punya kantor di Sarolangun dan Jambi, kita akan sita itu nanti. Karena ini sudah setahun berlangsung,” terang Syaihu.

Lanjut Syaihu, dalam pertemuan tersebut, pihak PDI Perjuangan meminta agar uang sejumlah Rp 3Miliar tersebut selesai atau dikurangi. Namun dirinya menolak hal tersebut, dan tetap meminta agar persoalan ini dilaksanakan sesuai aturan dan putusan yang ditetapkan.

“Ya saya tetap ingin ini diikuti sesuai aturan dan putusan yang sudah ditetapkan. Kita lihat saja nanti setelah dua minggu ke depan,” tuntasnya.

Sementara itu, H Hillalatil Badri usai pertemuan memilih pergi dan tidak memberikan tanggapan apa-apa saat awak media mencoba mewawancarainya.

Berikan Komentar via Facebook :
Advertesmen
BERITA TERKINI
  • JOIN US
© Sarolangun News 2015. All rights reserved

Developed by: JambiWeb